Saturday, April 13

Pengangguran dan Kemiskinan Bukan Ulah Pasar Bebas

Sampai dengan tahun 2014, populasi Indonesia mencapai angka 252,8 juta. 66,2 percent di antara mereka berada dalam usia produktif. Adapun 11 percent dari total jumlah penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan mutlak.

Hanya 114,6 juta penduduk Indonesia yang bekerja dan hanya 40,4 percent dari angka tersebut yang bekerja tetap. Dengan inflasi pada angka 8,4, jauh diatas batas sehatnya, perekonomian dan kelanjutan kaum pekerja di Indonesia terancam bahaya.

Masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Faktanya, kemiskinan merajalela dan kondisi tersebut menutup kesempatan bagi si miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Mobilitas vertikal keatas seakan tidak mungkin terjadi. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Namun apakah itu berarti sistem ekonomi pasar bebas tidak tepat bagi Indonesia?

Sistem ekonomi pasar bebas merupakan salah satu sistem yang efektif menghasilkan pekembangan ekonomi di banyak negara. Kebebasan berusaha dan memperoleh hasil memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk berkembang dan bersaing sehingga tercipta kemajuan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari Gross Domestic Product (GDP) yang terus meningkat sepuluh tahun terakhir. Lalu apa yang menjadi masalah?

Produktivitas perekonomian rakyat selalu menjadi penting dalam mengatasi kemiskinan. Nyatanya, bekerja adalah cara untuk mendapat penghasilan dan jika semua orang berpenghasilan dengan baik, maka kemiskinan ekonomi tidak akan terjadi. Permasalahannya sekarang adalah bahwa hampir angka tidak bekerja di Indonesia masih jauh diatas batas toleransi.

Bapak aliran liberalisme klasik, Adam Smith, menyatakan bahwa pembagian pekerjaan merupakan bagian dari berkembangnya suatu sistem ekonomi. Hal tersebut merupakan bagian alami dari perkembangan manusia. Kenyataan yang demikian seharusnya memastikan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi semua orang. Akan tetapi, Smith juga menekankan bahwa dipekerjakannya seseorang adalah karena kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan tersebut bukanlah suatu bawaan melainkan didapat dari kebiasaan, adat dan pendidikan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat menjadi aspek penting dalam mengatasi kemiskinan dan masalah ketenagakerjaan.

Tentu tidak seluruh pemikiran Smith cocok. Pemikirannya memiliki cukup banyak kritik. Liberalisme Smith tidak dapat seluruhnya dipraktikkan kedalam sistem ekonomi. Pemerintah tetap harus memiliki fungsi kontrol walaupun tidak boleh melewati batas menguasai penuh perekonomian. Hal ini agar, dengan adanya control tersebut, pemerintah dapat menjamin akses terhadap objek-objek kunci untuk pengembangan masyarakat.

PBB menetapkan bahwa sampai dengan tahun 2030, target yang perlu dicapai adalah menghapuskan kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesempatan yang terbuka. Permasalahannya, akses terhadap pendidikan dan kesempatan sulit bagi mereka yang sudah terjebak dalam kemiskinan. Maka tugas yang negara harus capai untuk mengatasi kemiskinan adalah mempekerjakan rakyatnya dan cara agar hal tersebut bisa tercapai sudah ditargetkan dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang dirumuskan di PBB.

Inti dari SDG adalah mendorong para pembuat kebijakan untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan semua orang untuk mengakses kebutuhan esensial yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Beberapa hal patokan yang ditargetkan diantaranya, pertama adalah memungkinkan akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas secara gratis. Kedua adalah memastikan anak mendapatkan pengembangan masa kecil yang bermutu. Ketiga memastikan akses terjangkau terhadap pelatihan, sertifikasi, program vokasi dan juga universitas. Keempat, memastikan masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan berwirausaha.

Ketimpangan sosial dan kemiskinan akibat pengangguran bukanlah akibat dari sistem pasar bebas maupun kapitalisme yang semakin bertumbuh. Kunci permasalahannya adalah tertutupnya kesempatan dan akses terhadap alat-alat bantu. Pemerintah dan pembuat kebijakan adalah mereka yang berkewajiban menjamin hal tersebut dapat diakses masyarakatnya. Kebijakan pemerintah haruslah yang membangun manusianya dan bukan mengekang kebebasan untuk maju dalam perekonomian.

Elia Mahatma Rayhan Soetopo, Fakultas Filsafat UKWM Surabaya

Loading

Bagikan :

1 Comment

  • sapayanamanya

    Dari sisi hakikat manusia itu sendiri, kita barangkali harus mengamini sejenak bahwa kita belum punya definisi jelas tentang apa yang disebut sebagai “ukuran ideal”. Mungkin kita butuh banyak banget masukan dari interdisiplin ilmu seperti fisiologi, biologi, sosiologi, psikologi, antropologi, arkeologi, genetika, biologi evolusioner, neurologi, dan sebagainya, hanya untuk membuat sejenis “groundwork”: karena pendasaran sistem kerangka berpikirnya musti, pada akhirnya, jadi sesuatu yang konkrit alias sungguh-sungguh terkejawentahkan di dunia nyata. Maksud saya, kita bukan hendak mengembangkan berbagai ide yang, kendati secemerlang apa pun, lambat laun pun goyah diremas realita sehari-hari. “Kok elu bisa ngomong gini? Emang elu sapa?”

    Contoh kasus: Dana Desa. Ada berbagai desas-desus miring tentang program tersebut, dan kita bertanya-tanya apakah ia memang layak untuk terus dijalankan? Padahal, kita tahu di wilayah tertentu Dana Desa sudah dirasakan manfaatnya. Dengan kata lain, ada beragam kesenjangan interpretasi yang kita miliki tentang mana program yang jalan, mana yang tidak jalan, dan mana yang jalan namun tersendat-sendat di suatu tempat.

    Kalau kata pepatah Inggris: “Don’t throw the baby out with the bathwater!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *